Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok yang dikenang oleh kelompok buruh atas keberaniannya memenuhi tuntutan mereka terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Anies bahkan sudah dua kali memenuhi tuntutan buruh, meskipun keputusannya kemudian berujung pada gugatan di pengadilan.
Pertama, Anies menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik sebesar 0,8 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 yang diterbitkan pada November tahun lalu. Angka kenaikan tersebut mengikuti formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan mengikuti formula itu, maka ditetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau hanya naik Rp 37.749 dibandingkan angka di tahun 2021. Namun, keputusan Anies itu kemudian menuai kritik dari para buruh yang berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI sebagai bentuk protes.
Setelah bertemu dengan para buruh, Anies pun merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021. Dengan revisi itu, maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Keputusan ini diambil Anies dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies juga menilai bahwa kenaikan 5,1 persen ini masih terjangkau bagi pengusaha dan sangatlah layak bagi para pekerja.
Namun, keputusan Anies untuk merevisi UMP DKI Jakarta berujung pada gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai keputusan itu melanggar aturan. Apindo kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Baru-baru ini, PTUN menghukum Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 dan menurunkan UMP DKI 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut angka 4,5 juta itu sebagai angka tengah yang diminta buruh dan pengusaha. Angka itu juga sudah berada di atas inflasi DKI Jakarta berdasar data BPS sebesar 1,14 persen.
Meskipun putusan PTUN tersebut membuat kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah elemen merasa kecewa dan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian memenuhi tuntutan buruh untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Langkah Anies ini menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap hak-hak buruh di wilayah tersebut. Dalam kasus ini, Anies Baswedan memastikan bahwa pemerintahnya bertindak sesuai dengan hukum dan memperjuangkan hak-hak buruh yang adil.
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh dan menjamin keadilan di tempat kerja. Selain itu, tindakan Anies Baswedan juga memberikan contoh positif bagi para pemimpin pemerintahan di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak buruh dan menyelesaikan konflik tenaga kerja secara adil.
Namun, upaya Anies Baswedan untuk memperjuangkan hak-hak buruh tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengusaha dalam melindungi hak-hak buruh. Beberapa pengusaha masih memandang rendah hak-hak buruh dan seringkali melanggar peraturan yang mengatur ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jam kerja, dan hak cuti.
Dalam konteks global, upaya Anies Baswedan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang menekankan pentingnya mencapai ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, melindungi hak-hak buruh menjadi hal yang sangat penting, mengingat buruh merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
